Lipkhas KPPS: Bawaslu Sebut Beban Kerja KPPS Lebih Berat daripada PTPS

  Rabu, 15 Mei 2019   Ananda M Firdaus
Komisioner Bawaslu Kota Bekasi Ali Mahyail (tengah) menjenguk Ketua Panwascam Bekasi Budi Setiawan saat mendapat perawatan di RSUD Kota Bekasi, Selasa (14/5/2019). (Ananda M Firdaus/Ayobekasi.net)

BEKASI BARAT, AYOBEKASI.NET--Suasana pilu di tengah masa perampungan suara Pemilu 2019 amat terasa. Tidak sedikit orang-orang menganggap pemilu ini terumit karena menyisakan korban meninggal hitungan ratusan jiwa.

Berdasarkan data dinas kesehatan atas koordinasi dengan dinas kesehatan provinsi, kota, dan kabupaten. Dari 498 korban jiwa, Provinsi Jawa Barat menempati urutan paling tinggi sebanyak 177 jiwa.

Di Kota Bekasi terdapat enam petugas di bawah naungan KPU yang meninggal. Sementara petugas di bawah naungan Bawaslu sebanyak empat orang. 

Faktor kelelahan diduga menjadi pemicu meninggalnya para petugas yang dijuluki pahlawan demokrasi tersebut. Sependapat dengan itu, Komisioner Bawaslu Koordinator Bidang SDM dan Organisasi Khaerunnisa melihat akumulasi kerja yang tidak sewajarnya membuat faktor lelah itu terjadi. 

Empat orang meninggal di naungan Bawaslu Kota Bekasi yakni Kris Bandaru pengawas TPS 81 di Mustikajaya, Widarto pengawas TPS 107 di Bekasi Timur, Elis Nuraini pengawas TPS 22 di Pondok Gede, dan Sungkono pengawas TPS 93 di Bekasi Barat. 

Disamping itu karena kelelahan terdapat dua orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas yaitu Maryati pengawas TPS 48 Bekasi Barat dan Eko Setiono PPL dari Bekasi Barat. 

"Lalu 23 orang yang sakit. Ada dari pengawas TPS, PPL, anggota panwascam, staf panwascam, terus kemarin ditambah satu orang lagi Ketua Panwascam Bekasi Utara. Sekarang sedang dalam perawatan di rumah sakit," kata Nissa di kantornya, Rabu (15/5/2019).

AYO BACA : Petugas KPPS Meninggal Dunia

Dari petugas lapangan di bawah naungan Bawaslu yang tumbang, Nissa mengakui, hal itu lebih sedikit daripada petugas di bawah KPU yang menjadi korban. Kelelahan, jelasnya, karena beban kerja para petugas di atas rata-rata kerja, lebih dari 8 jam. Belum lagi masalah honor kisaran Rp500.000 tidak sebanding dengan tugas lapangan. 

"Iya mungkin yang dari KPU lebih berat karena dia secara teknis pengerjaannya bertahap seperti menyiapkan logistik dan lain sebagainya. Sementara pengawas TPS itu kan di hari H, meskipun itu juga sudah bertugas di masa tenang dan setelah hari H mengawal juga rekapitulasi," katanya.

"Dengan honor sebesar Rp550 untuk pengawas TPS saja yang didorong memang spirit relawan dan pengabdiannya. Memang tidak seimbang sebenarnya," tambahnya. 

Kelelahan kerja pun tak hanya berimbas pada petugas di tataran bawah. Dua Ketua KPU Bekasi, kota dan kabupaten, tumbang di tengah momentum merampungkan penghitungan suara tingkat daerah. 

Pertama hal itu terjadi pada Ketua KPU Kabupaten Bekasi Jajang Wahyudin yang dikabarkan pingsan di waktu istirahat kegiatan rekapitulasi pada Selasa (7/5/2019). Sehari setelahnya saat Jajang masih dalam perawatan di RSUD, orang tak bertanggung jawab mengabarkan Jajang meninggal. Hal itu langsung dibantah jajaran KPU dan Bawaslu Kabupaten Bekasi. 

Sementara Ketua KPU Kota Bekasi Nurul Sumarheni mesti dirawat pada Rabu (8/5/2019). Hipertensi menyebabkan kondisinya melemah. Padahal hari itu jadwal pleno merampungkan rekapitulasi sisa dua kecamatan di Kota Bekasi. 

Atas hal tersebut Ketua KPU RI Arief Budikan kemudian menjenguk keduanya. Di sela kegiatan rekapitulasi suara di kantor KPU Kota Bekasi Arief mewanti-wanti agar petugas pemilu tidak memaksakan kerjanya bila dirasa mulai sakit. 

"Saya ingin mengingatkan kepada semuanya kalau misal ada yang merasa tidak nyaman tubuhnya, sakit, pusing, jangan diteruskan, mohon segera lakukan pemeriksaan," ujar Arief.

AYO BACA : Dua Ketua KPPS yang Meninggal Akan Diberi Penghargaan

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar