Balai Pengawasan Tertib Niaga di Bekasi Cakup Jabar dan Banten

  Rabu, 09 Oktober 2019   Ananda Muhammad Firdaus
Mendag Enggartiasto Lukita menandatangani prasasti Kantor UPT Balai Pengawasan Tertib Niaga untuk Medan, Surabaya, Bekasi dan Makassar di Medan, Rabu. (Antara Sumut/Evalisa Siregar)

MEDAN, AYOBEKASI.NET -- Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Pengawasan Tertib Niaga di Medan, Surabaya, Bekasi, dan Makassar, resmi diluncurkan, Rabu (9/10/2019).

Peresmian empat UPT dilangsungkan secara simbolis di Kantor Surveyor Indonesia di Medan dengan penandatanganan peresmian oleh Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.

"Pendirian Balai Pengawasan Tertib Niaga yang mencakup beberapa provinsi bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengawasan
terhadap produk impor di luar kawasan pabean (post border)," ujar Mendag Enggartiasto Lukita .

Diterangkannya, Balai Pengawasan Tertib Niaga di Kota Medan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah Sumatera. Sedangkan Kota Bekasi meliputi Jawa Barat dan wilayah Banten.

Sementara Surabaya meliputi Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Kalimantan, Bali, dan Nusa Tenggara. Sedangkan Makassar meliputi Sulawesi, Maluku dan Papua.

“Dengan diresmikannya Balai Pengawasan Tertib Niaga diiharapkan memperlancar pelaksanaan pengawasan post border di daerah yang akhirnya akan memberikan perlindungan bagi konsumen serta meningkatkan tanggung jawab pelaku usaha,” ujar Mendag.

Ia menyampaikan, pengawasan post border dilaksanakan di seluruh wilayah Republik Indonesia, khususnya di pintu masuk barang asal impor dan domisili perusahaan importir.

Pelaksanaan pengawasan di daerah merupakan bentuk sinergi antara Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah dalam melindungi konsumen di seluruh wilayah Indonesia.

"Semua bertanggung jawab menjaga kedaulatan bangsa dan melindungi konsumen dari barang impor yang tidak berkualitas dan tidak sesuai ketentuan,” ujar Mendag.

Pembentukan Balai Pengawasan Tertib Niaga telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan Surat Menteri PANRBNomor B/888/M.KT.01/2019 tanggal 25 September 2019.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar