Langgar PSBB, Pemkab Bekasi Siap Beri Sanksi

  Rabu, 08 April 2020   Firda Puri Agustine
ilustrasi social distancing. (Pixabay)

CIKARANG PUSAT, AYOBEKASI.NET -- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi resmi mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ke Pemerintah Pusat melalui Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (8/4/2020). Sanksi bagi pelanggar pun disiapkan.

Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah menerapkan pembatasan sosial yang sebelumnya sudah ditetapkan pemerintah pusat. Namun, dengan PSBB nantinya segala aturan menjadi dipertegas.

“Tentu saja kalau sudah disetujui PSBB, nanti akan kita lakukan secara detail lagi dan ada sanksinya. Semua akan dirumuskan,” kata Eka.

Sebelumnya, Pemkab Bekasi siap menerapkan PSBB di wilayahnya usai Pemprov DKI Jakarta memberlakukan hal yang sama pada Jumat (10/4/2020) mendatang.

“Tentu saja kita sebagai daerah penopang juga akan melakukan hal yang sama. Kita juga sudah berkirim surat kepada pusat, dalam hal ini Menteri Kesehatan melalui Gubernur. Hari ini telah kita kirimkan suratnya,” ujarnya.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterbitkan dengan tujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Apabila daerah ditetapkan PSBB, maka pemerintah akan melakukan peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, kegiatan sosial dan budaya, dan moda transportasi.

Terdapat 11 bidang usaha yang boleh beroperasi selama PSBB, termasuk toko/tempat penyediaan makanan dan bahan pangan, bank atau penyelenggara system keuangan, transportasi bahan pangan, obat-obatan dan alat medis, dan lain-lain.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar