Ini Syarat Bagi Daerah untuk Bisa Terapkan PSBB

  Kamis, 09 April 2020   Khoirur Rozi
Ilustrasi -- Kebijakan penyekatan jalan diterapkan di Kota Bandung sebagai upaya social distancing dari pemerintah. (Ayobandung.com/Irfan Al-Faritsi).

JAKARTA, AYOBEKASI.NET -- Pemerintah daerah yang ingin mengajukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) harus memenuhi beberapa persyaratan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan syarat yang harus dipenuhi sebelum mengajukan PSBB.

Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri Safrizal ZA mengatakan, pemerintah daerah harus menyampaikan jumlah kasus positif dan angka kematian. Kemudian data adanya epidemiologi di wilayah yang berkoneksi dengan daerah yang akan mengajukan PSBB.

"Pemerintah daerah harus menyiapkan beberapa hal sebelum mengajukan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan berkoordinasi dengan gugus tugas nasional tentang beberapa kesiapan," katanya di Garaha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (9/4/2020).

Selain itu, perlu disiapkan juga data pendukung terkait penyebaran, misalnya peningkatan data mengenai kasus menurut waktu dan kurva epidemiologi. Untuk itu, diperlukan kajian oleh pemerintah daerah agar mendapatkan data yang akurat.

"Ini membutuhkan kajian dari pemerintahan daerah termasuk penyebaran dan peta penyebaran menurut waktu. Jadi bisa dihitung kecepatan penyebarannya serta kejadian transmisi lokal yang disebabkan oleh penyebaran," jelasnya.

Di samping itu, pemerintah daerah juga wajib memperhitungkan kesiapan memenuhi kebutuhan masyarakat selama PSBB diberlalukan. Sebab saat PSBB banyak masyarakat yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasarnya.

"Hitung kebutuhan hidup dasar bagi masyarakat. Tentu saat PSBB menyebabkan masyarakat sulit mencari nafkah, karena semuanya akan ada pembatasan gerakan dengan tetap tinggal di rumah," terangnya.

Kemudian perihal kesiapan sarana dan prasarana rumah sakit daerah juga harus dipastikan. Hal ini mencakup ruang isolasi, ruang karantina, alat pelindung diri (APD), masker, dan lainnya yang terkait penanganan COVID-19.

"Pemerintah daerah harus menghitung kebutuhan sarana prasarana kesehatan yang ada, juga alat-alat kesehatan lainnya termasuk ketersediaan masker bagi masyarakat. Ini juga harus disiapkan," kata Safrizal.

Tak kalah penting yang harus disiapkan pemerintah daerah adalah realokasi anggaran penanganan Covid-19. Menurut Safrizal, mengenai anggaran ini sudah diinstruksikan oleh Menteri Dalam Negeri.

"Anggaran untuk alat kesehatan, menghidupkan industri yang yang mendukung dalam PSBB, serta kebutuhan layanan dasar melalui bantuan sosial bagi masyarakat," ujarnya.

Pemerintah daerah juga berkewajiban menyiapkan asek keamanan. Oleh karena itu, perlu adanya koordinasi dengan aparat penegak hukum.

Setelah persyaratan itu dipenuhi, maka bisa langsung mengajukan PSBB kepada Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dan mendapat pertimbangan dari Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Namun, jika ada kekurangan persyaratan, maka Menkes akan mengembalikan berkas yang diajukan untuk diperbaiki.

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar