Tunjang Lockdown, Rusia Terapkan Teknologi Pelacakan Digital pada Warga

  Selasa, 14 April 2020   Ananda Muhammad Firdaus
Dua polisi berjaga di area Gereja Katedral St. Basil, Kremlin, Moskow. (CNN)

MOSKOW, AYOBEKASI.NET -- Rusia memperkenalkan teknologi pelacakan digital untuk menunjang kebijakan lockdown, Selasa (14/4/2020). Hal ini dilakukan agar pemerintah dapat melacak keberadaan masyarakat Rusia.

Nantinya, warga Rusia dengan usia di atas 14 tahun yang ingin keluar rumah diwajibkan mengunduh kode QR. Hal ini bertujuan untuk menekan penyebaran infeksi virus corona Covid-19.

"Rata-rata, sebuah keluarga Moskow terdiri dari 2-3 orang, yang berarti bahwa 3,5 juta warga yang tidak mematuhi aturan isolasi diri menimbulkan potensi ancaman infeksi pada 6-9 juta tetangga, teman, kerabat dan teman mereka,” bunyi pernyataan resmi Pusat Penanganan Virus Corona Moskow, sebagaimana dilansir CNN.

Dengan mewajibkan warga negaranya untuk mendaftar di situs web pemerintah atau mengunduh aplikasi di telepon pintar, pemerintah dapat mengetahui tujuan warga yang keluar rumah dan rute yang mereka lewati. Polisi dan pihak berwajib akan memindai kode QR mereka di setiap wilayah penting.

Selain itu, warga juga perlu memasukkan informasi titik asal dan tujuan mereka, mengunggah data pajak perusahaan mereka, nomor plat mobil dan mengunggah ID mereka. Bagi siapa saja yang kedapatan memberikan informasi palsu, akan dikenakan sanksi denda.

Warga Rusia hanya diizinkan keluar rumah dua kali dalam seminggu. Sanksi sudah menunggu mereka jika kedapatan melanggar. Akan tetapi, bagi warga yang masih bekerja di luar rumah, diberikan hak jatah izin keluar rumah tanpa batas.

Kebijakan ini akan resmi diberlakukan pada Rabu (15/4/2020). Akan tetapi, pemerintah sudah mengawasi gerak-gerik warganya yang keluar rumah. Polisi juga menutup berbagai akses ke kota Moskow dan berjaga di perbatasan kota. Bagi yang ingin datang ke ibu kota, polisi menanyakan alasan mengapa mereka pergi ke Moskow.

Akan tetapi, kebijakan tersebut mendapat kecaman dari pihak oposisi pemeritah. Anggota parlemen oposisi, Maxim Katz menyebut teknologi tersebut sebagai ‘cyber gulag’ atau ‘kamp konsentrasi digital’. Teknologi tersebut dinilai membatasi hak privasi warga negara.

“Jika di satu sisi Anda memberi tahu orang sepanjang hari bahwa situasinya terkendali dan hanya orang tua yang mati, dan di sisi lain Anda tidak memberikan dukungan ekonomi, orang tidak akan tinggal di rumah,” ujar Katz melalui Twitter pribadinya.

Sementara itu, kelompok masyarakat yang menjunjung kebebasan berinternet di Rusia, Roskomsovoda juga menentang kebijakan tersebut. Mereka khawatir kebijakan ini akan terus diberlakukan setelah masa pandemi virus corona berakhir. Selain itu, mereka juga khawatir data yang diunggah masyarakat bocor dan jatuh ke tangan yang salah.

"Ada kemungkinan besar bahwa setelah epidemi berakhir, data ini akan bocor ke pasar gelap, seperti yang terjadi pada banyak basis data lainnya. Ini sangat bersiko." ujar pengacara Roskomsovoda, Sarkis Dabinyan. Namun begitu, pemerintah kota Moskow berjanji akan menghapus semua data yang diunggah ke dalam situs pemerintah setelah masa pandemi berakhir.

Teknologi pelacakan digital bukanlah hal asing bagi masyarakat Rusia. Pasalnya, selama masa pandemi, Rusia memang kerap melakukan uji coba teknologi-teknlogi baru, seperti penggunaan kecerdasan buatan dan alat pengenalan wajah.

Per Selasa (14/4/2020), sebagaimana dilaporkan Worldometers, jumlah kasus infeksi Covid-19 di Rusia berjumlah 21.102 kasus, dengan 170 orang diantaranya meninggal, dan 1.694 dinyatakan sembuh. (Ayobandung.com/Ilham Sigit)

   Ayo Bagikan!
Ayo Respon
   Komentar

Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi seperti diatur dalam UU ITE

Komentar